New York, 2 Agustus 2025 — Dalam momen bersejarah yang memperkuat upaya perdamaian di Timur Tengah, Deklarasi New York yang diumumkan pada Konferensi Internasional di Markas Besar PBB menandai babak baru hubungan internasional terkait konflik Israel-Palestina. Salah satu sorotan utama dari deklarasi tersebut adalah sikap Kerajaan Inggris, yang melalui Raja Charles III, menyatakan kesiapan untuk mengakui negara Palestina pada bulan September mendatang.
Pernyataan ini muncul setelah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyampaikan bahwa negaranya akan mengambil langkah pengakuan resmi terhadap Palestina, jika Israel tidak memenuhi sejumlah prasyarat, termasuk penghentian serangan di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, dan komitmen terhadap solusi dua negara.
Meski pengakuan negara merupakan ranah kebijakan pemerintahan sipil, sikap Raja Charles dinilai simbolis dan historis, menandai keterlibatan moral dan diplomatik monarki Inggris dalam mendukung penyelesaian damai yang adil dan berkelanjutan.
“Kami siap mendukung pengakuan Palestina sebagai bagian dari jalan menuju perdamaian yang adil dan permanen. Jika situasi memungkinkan, langkah ini akan dilakukan pada Sidang Umum PBB bulan September,” ungkap PM Starmer di hadapan perwakilan negara-negara anggota PBB.
Deklarasi New York, yang diinisiasi oleh beberapa negara Eropa dan didukung oleh organisasi internasional, menyerukan dunia untuk memberikan tekanan politik kepada Israel agar menghentikan aksi militer yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan di Gaza. Inggris, bersama Prancis dan Kanada, menjadi negara-negara besar yang menyatakan komitmen kuat untuk mendukung berdirinya negara Palestina.
Sementara itu, Israel menyatakan penolakan keras terhadap rencana pengakuan tersebut. Pemerintah Israel menilai tindakan itu sebagai “penghargaan terhadap terorisme” dan menyebutnya berpotensi merusak proses negosiasi yang sedang berlangsung. Namun demikian, tekanan publik internasional dan gelombang simpati terhadap penderitaan rakyat Palestina terus menguat.
Jika pengakuan resmi dilakukan September nanti, Inggris akan menjadi negara besar pertama di kelompok G7 yang mengakui Palestina, setelah sebelumnya lebih dari 140 negara anggota PBB telah lebih dulu mengakui kedaulatannya.
Pengakuan ini dipandang sebagai langkah strategis dan berani, sekaligus membuka harapan baru bagi rakyat Palestina untuk mendapatkan hak-hak politik dan kedaulatan teritorialnya. Keputusan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa solusi dua negara masih menjadi agenda utama komunitas internasional.
Sebagai simbol diplomasi dan moral kerajaan, sikap Raja Charles III dalam mendukung pengakuan Palestina turut memperkuat legitimasi dari langkah yang akan diambil pemerintah Inggris. Pengakuan ini, jika benar terjadi, akan tercatat sebagai bagian dari sejarah baru peran monarki Inggris dalam mendorong keadilan global dan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Palestina.
